PENANGANAN PENERBANGAN DELAYED PADA MASKAPAI CITILINK DI UNIT LANDSIDE PT. GAPURA ANGKASA DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA

Putra, Efendi (2020) PENANGANAN PENERBANGAN DELAYED PADA MASKAPAI CITILINK DI UNIT LANDSIDE PT. GAPURA ANGKASA DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA. Tugas Akhir thesis, SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN YOGYAKARTA.

	Text (ABSTRAK) INTISARI.pdf Restricted to Registered users only Download (82kB)
	Text (BAB I) BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB)
	Text (BAB II) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (521kB)
	Text (BAB III) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (157kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (103kB)

Official URL: https://digilib.sttkd.ac.id/

Abstract | Intisari

Keterlambatan penerbangan merupakan hal yang sering terjadi dalam kegiatan penerbangan. Keterlambatan tersebut dirasa masih melantarkan hak-hak konsumen. Melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pemerintah mengatur hak-hak konsumen yang harus dilindungi hal tersebut, termasuk mengenai keterlambatan penerbangan. Aturan mengenai perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak beretika baik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana tanggung jawab maskapai terhadap keterlambatan penerbangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan desain penelitian studi kasus dalam arti penelitian difokuskan pada satu fenomena saja yang ingin dipahami secara mendalam, pada penelitian ini dituntut perencanaan yang matang untuk menentukan tempat dan memulai pengumpulan data. metode penelitian kualitatif tidak menggunakan alat-alat pengukur dan hasil penelitian bersifat natural dalam artian tidak ada manipulasi di dalam hasil penelitian itu sendiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlamabtan penerbangan diatur dalam PERMENHUB NO. 89/2015 bentuk perlindungan konsumen pengguna jasa akutan udara sebatas terhadap tanggung jawab maskapai memberikan konpensasi apabila terjadi keterlambatan penerbangan. Hal ini menjadikan bentuk perlindungan konsumen dalam PERMENHUB NO. 89/2015 menjadi terbatas. Berbeda dengan undang-undang perlindungan konsumen, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi banrang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Apabila pelaku usaha tidak mengindahkan hal tersebut, konsumen dapat melakukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan maupun diluar pengadilan.

Tipe Koleksi:

Thesis (Tugas Akhir)

Subjek:

Aviation Service > Delay

Contributors: